Homeschooling [1]: Terpadu (Terpaksa Pake Duit)

Oleh Lathifah Musa

Serombongan ibu-ibu kalangan menengah ke atas berbincang tentang rencana memasukkan anak-anaknya ke sekolah yang berkualitas.

“Sekolah A terkenal, gedungnya bagus, ekstra kurikulernya juga banyak.” Kata seorang ibu.

“Berapa juta?” Tanya ibu yang lain.

“Lima belas.” Yang bertanya manggut-manggut.

“Yang ini aja. Proses pendidikannya bagus. Berbasis aqidah Islam. Sekarang lagi membangun gedung baru. Rencananya tahun depan boarding. Murah lagi…” Seorang ibu menunjukkan brosur yang tercetak cukup eksklusif.

“Berapa juta?” Pertanyaan yang sama dari ibu yang sama.

“Paling totalnya cuma sepuluh juta.” Kata ibu yang membawa brosur tadi.

“Kita liat-liat dulu deh. Kebetulan katanya yang di Banten juga bagus. Biar dua puluh juta tapi udah jelas hasilnya. Abis itu kita ke Bogor liat yang di sana. Kalau yang di Bekasi entar aja deh. Deket ini.” Para ibu pun janjian untuk jalan-jalan memantau semua lokasi. Pastinya dengan mobil pribadi, masa’ pake angkot.

“Urusan pendidikan anak kita nggak bisa main-main Bu. Kita harus teliti dan milih yang terbaik. Yang juga nggak kalah penting anak kita musti enjoy, karena mereka kan yang menjalani. Jangan sampai depresi gara-gara nggak sreg sama sekolahnya.”  Saya sendiri hanya manggut-manggut sekaligus geleng-geleng sendiri mengikuti perbincangan para ibu. Silakan saja memaknai manggut-manggut dan geleng-geleng tadi sekaligus. Yang pasti jangan bayangkan seperti Syahrukh Khan atau Amitabachan.

Ini kejadian awal bulan ini. Ternyata para ibu ini sudah berkeliling Jakarta mencari pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka yang akan lulus SD tahun ini.

Pada kesempatan lain dan perbincangan yang lain. Ibu-ibu kalangan menengah ke bawah (bahkan banyak bawahnya) dengan wajah cemas dan prihatin saling berbagi perasaan.

“Uang gedungnya naik lagi nih. Naiknya satu juta lagi. Dicicil setahun, juga sebulannya udah berapa? Kayaknya aku nggak sanggup deh!” Yang dimaksud ibu ini adalah biaya masuk sebuah Sekolah Dasar Islam Terpadu.

“Anakku sih aku masukkan SD Inpres aja. Ada BOS (biaya operasional sekolah. Red) jadi nggak keluar terlalu banyak biaya. Kalaupun ada biaya awal, rencana mau utang dulu. Mudah-mudahan aja boleh.” Kata seorang ibu yang menggendong bayi. Anak pertamanya mau masuk SD.

“Tapi diajarin Islam nggak?” Tanya ibu yang lain. “Susah juga kalau masuk sekolah malah jadi tambah nakal, bukannya tambah pintar.”

“Iya ya. Jadi takut nyekolahin anak ke sekolah umum yang nggak ngajarin agama.” Ibu yang lain nyeletuk.

“Trus, jadi gimana dong solusinya. Anakku masuk sekolah mana ya?” Ibu yang membuka pembicaraan tadi kemudian termangu. Ibu-ibu lain juga terdiam. Yang terpikir kemudian bukan sekedar sekolah anak, tapi biaya hidup sehari-hari yang kian meningkat. Uang belanja yang belum akhir bulan sudah menipis. Sementara gaji suami nggak naik-naik.

Bulan-bulan ke depan adalah masa gundah para ibu yang mulai memasukkan anaknya ke sekolah. Sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta tidak jauh berbeda, dalam biaya. Apalagi sekolah swasta yang sudah punya nama. Nggak tanggung-tanggung memasang promosi dengan sederetan biaya. Yang jelas, jumlahnya jut-jut (maksudnya jutaan). Sampai terkadang bingung juga memikirkan bahwa sekolah-sekolah mahal ini pun digagas oleh kelompok da’i yang banyak mengkritisi Kapitalisasi pendidikan di segala lini.

Apakah mungkin seorang faqir menyekolahkan anaknya di sekolah Islam Terpadu dengan biaya semahal itu? Tentu jawaban pihak sekolah adalah, “Iyalah, sekarang Khilafah belum tegak, mana ada pendidikan gratis. Lagi pula kan tidak perlu memaksakan diri. Toh masih ada sekolah lain. Masih ada sekolah negeri dengan biaya gratis. Atau madrasah ibtidaiyah di sore hari untuk tambahan pendidikan Islam.”

“Bener juga,” Ini suara hati saya yang bicara. Sekolah bagus memang hanya diperuntukkan bagi mereka yang berpunya. Jer Besuki Mawa bea.

“Tenang aja, ada subsidi silang kok. Nggak semua bayar mahal!” Pembelaan sisi hati yang lain untuk Para Pendiri Sekolah Mahal (Maaf sekarang ada gelar baru untuk sekolah-sekolah seperti ini).

Soal subsidi silang, yang bener aja. Kenyataannya banyak sekali para orang tua murid yang jungkir balik membanting tulang menyisihkan belanja makan, mengurangi kesejahteraan yang lain untuk biaya sekolah anak. Subsidi hanya menyentuh barangkali 1% anak. Itu pun yang benerr-benerr faqir. Abis kalau ngomong-ngomong soal faqir, bisa-bisa banyak yang bebas biaya. Dunia masih kapitalistik Bung!

Pihak Sekolah Mahal pun memberi penjelasan. Bagaimanapun kami ini adalah lembaga yang menjadi wadah nafkah puluhan orang. Ada para guru, petugas administratif, petugas antar jemput, petugas catering, bidang penjualan buku, bidang penjualan seragam dan lain-lain yang kalau dihitung jumlahnya mungkin lebih dari seratus. Kami ini sebuah institusi yang menjadi harapan kesejahteraan para pendidik dan pegawai lainnya yang menggantungkan nafkah mereka pada dana-dana dari saku para orang tua murid. Jangan kait-kaitkan dengan urusan kapitalis dong.

Yah, sudahlah kalau beg-beg-beg. Suara hatiku berkata lagi, memang selayaknya yayasan adalah perusahaan, bukan lagi lagi lembaga pendidikan. Makna Terpadu jadinya Terpaksa Pakai Duit. Jaman kapitalis, lagi-lagi makin kapitalis. (el_Moesa) (Bersambung)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *