Kebohongan di Siang Bolong

Oleh: Lathifah Musa

Foto dari: www.solopos.com

Bohong Di Siang Bolong. Istilah yang dipopulerkan oleh Pak Kwik Kian Gie ini memang sangat tepat untuk menggambarkan wajah pemerintah dan mayoritas wakil rakyat saat ini.

Konon, katanya pemerintah tak sudi dikatakan bohong. Apalagi yang menyangkut kepentingan rakyat. Pernyataan ini dicetuskan dengan cukup emosional oleh seorang kader Partai Demokrat bernama Ruhut Sitompul, menanggapi argumentasi Pak Kwik Kian Gie. Kepentingan rakyat dan negara adalah yang tertinggi, demikian katanya.

Begitu menggebu pembelaannya terhadap upaya pemerintah menaikkan BBM. Kira-kira sama dengan pembelaannya terhadap Nazaruddin di masa-masa awal, ketika belum terbukti sebagai koruptor kelas kakap.

Maklum, Pak Kwik menyebut paparan data-data pemerintah tentang penerimaan APBN dari minyak dan betapa tekornya anggaran begitu harga minyak dunia naik sehingga subsidi akan semakin menambah tekor lagi, sebagai kebohongan data. Dalam makalahnya, bahkan Pak Kwik menyebut Bohong Di Siang Bolong.

Coba kita pahami perhitungan ala Pemerintah berikut ini:

Pemerintah, meminta BUMN Pertamina  untuk mengadakan 63 milyar liter bensin premium setiap tahunnya, yang harus dijual dengan harga Rp 4.500 per liter. Maka perolehan Pertamina atas hasil penjualan bensin premium adalah sebesar 63.000.000.000 liter x Rp 4.500 = Rp 283,5 trilyun.
Untuk menggenapi sejumlah 63 milyar liter bensin itu,  Pertamina diminta membeli dari Pemerintah (hasil kilangan Pertamina sendiri) sebesar  37,7808  milyar  liter    dengan harga  Rp 5.944/liter    =    Rp 224,5691 trilyun. Untuk memenuhi target 63 milyar liter bensin, Pertamina membeli dari Pasar internasional    25,2192  milyar  liter dengan harga  Rp 5.944/liter= Rp 149,903 trilyun.

Jumlah 63  milyar liter dengan harga  Rp 5.944/liter =  Rp 374,4721 trilyun.

Biaya LRT 63 milyar liter @Rp 566 = Rp 35,658 trilyun

Dengan demikian, jumlah pengeluaran Pertamina = Rp 410,13 trilyun. Bila BBM tetap dijual @ Rp 4.500, maka hasil Penjualan Pertamina 63 milyar liter = Rp 283,5 trilyun.

Jadi akhirnya kesimpulannya, Pertamina defisit/ tekor/ kekurangan uang tunai sebesar   Rp 126,63 trilyun.

Pemerintah harus menambal defisit tersebut dengan membayar tunai sebesar Rp 126,63 trilyun yang katanya membuat jebolnya APBN, karena uang ini tidak dimiliki oleh Pemerintah.

Hitung-hitungan ala pemerintah ini memang menutupi sebuah fakta bahwa rakyat adalah pemilik minyak, dan Indonesia masih memiliki tambang minyak. Dengan berpikir sederhana, ala Ibu Rumah Tangga, saya pun bisa memahami fakta kebohongan ini. Karena pemerintah hanya menonjolkan tekornya Pertamina sebesar Rp 126,63 trilyun yang harus ditomboki oleh Pemerintah. Padahal yang pasti akhirnya rakyat juga yang menomboki.

Bayangkan, minyak dari bumi Indonesia, tetapi rakyat Indonesia harus membelinya dengan harga yang sama dengan seperti yang tidak punya minyak. Lantas, kemana hasil penjualan minyak yang 37,7808  milyar  liter itu? Belum lagi soal kenyataan bahwa pertamina hanya mengelola 10% dari total kilang minyak di Indonesia. Lebihnya, sebanyak 90% diserahkan pengelolaannya kepada asing.

Dan sekarang, taruhlah kita terpaksa membelinya dengan harga Rp 4.500. Itu pun sebetulnya pemerintah masih untung. Karena bila BBM tetap dijual @ Rp 4.500, maka hasil Penjualan Pertamina 63 milyar liter = Rp 283,5 trilyun. Dan ini masih cukup bagi Pertamina untuk mengimpor minyak dari pasar internasional sejumlah 25,2192  milyar  liter  tadi  dengan harga  internasional. Bahkan penjualan kepada rakyat ini masih untung. Hanya untungnya tidak “sebuanyak” kalau dijual dengan harga internasional.

Kelebihan ini juga disepakati oleh Anggito Abimanyu, Tim dari UGM yang mengkaji kebijakan pemerintah menaikkan BBM. Tapi Anggito memandang, problem dari pemerintah sebenarnya adalah defisit anggaran, yang harus ditutupi dari pencabutan subsidi.

Subsidi, lagi-lagi subsidi! Padahal sesungguhnya kebohongan itu ada pada istilah subsidi. Rakyatlah yang menyubsidi pemerintah yang saat ini korup dan berfoya-foya. Lihat saja wacana gedung mewah DPR, harga fantastis ruang rapat banggar, plesiran ke luar negeri, pembelian pesawat kepresidenan dan berbagai pengeluaran konsumtif lainnya. Rakyat jugakah yang harus menyubsidi “keuntungan besar” bagi pertamina?

Yah, kebohongan di siang bolong sepertinya telah mendarah daging. Rakyat biasa seperti saya pun mampu membacanya secara kasat mata dari wajah-wajah pemerintah dan anggota dewan saat ini.

Sebentar lagi satu April 2012. Kira-kira apa April Mop yang disuguhkan oleh pemerintah kepada rakyatnya? Entahlah. Tradisi April Mop, bukan tradisi umat Islam. Dan biasanya itu juga bukan situasi yang menyenangkan.[]

Rate this article!
Tags:
author

Author: