Uang Negara Untuk Mafia Pajak

Oleh: Lathifah Musa

Beginilah mengatur negara model Kapitalisme. Segala sesuatu dipungut pajak. Dengan susah payah menabung bertahun-tahun dan akhirnya bisa beli rumah, dipungut pajak. Punya tanah, dipungut pajak juga. Punya mobil, punya motor dipungut pajak.  Dapat gaji atau honor yang senilai minimal 2 juta, langsung kena potong pajak. Naik kendaraan, beli barang elektronik, bahkan dapat hadiah pun langsung dipotong pajak. Apa sih di negeri ini yang nggak cemas dikejar-kejar pajak. Jual ini, jual itu kena pajak. Beli ini, beli itu kena pajak juga. Sekarang saya baru tahu, kalau mereka yang paling lega dan nggak merasa dikejar pajak hanyalah pegawai pajak.

Sungguh mengenaskan. Masyarakat dibuat tersentak. Ternyata pajak-pajak itu banyak yang nyasar ke petugas pajak. Petugas pajak bekerjasama dengan penyidik dari kepolisian. Ada juga kalangan pengacara dari pengusaha yang mangkir pajak. Mata semakin terbelalak menyaksikan makelar-makelar pajak bagai mafia berkelindan. Dikatakan berkelindan dan bukan berkeliaran, karena tidak terang-terangan. Begitu ketahuan bisa langsung menyelinap menghilang ke luar negeri. Kasus ditutup dan selesai begitu saja.

Perasaan ketidakadilan pun kian menyesak dada. Bayangkan saja. Terbongkarnya kasus Gayus HP Tambunan mengejutkan banyak orang. Kekayaan Gayus, PNS golongan IIIA di Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan mencapai puluhan milyar rupiah. Di saat PNS golongan yang sama bergaji pokok Rp.1.738.100 per bulan, maka gaji Gayus total Rp 12,1 juta. Dengan gaji pokok plus tunjangan Rp 2,4 juta plus remunerasi Rp 8,2 juta plus imbalan prestasi kerja rata-rata 1,5 juta perbulan, barangkali ia tak perlu ketar-ketir dipotong pajak. Maklum pegawai pajak.

Gaji staf pajak yang sangat tinggi itu ternyata tidak mengurangi mereka “bermain-main” dengan uang negara. Gayus hanyalah seorang saja di antara sekian banyak orang yang sudah terbiasa “bermain”. Dia pun bukan pegawai tingkat tinggi. Tidak mungkin melakukannya sendiri. Lihat saja apakah hanya dia seorang yang bergelimang kekayaan? Menurut salah satu sumber di Departemen Keuangan, jangan kaget bila ada pegawai atau pejabat di Ditjen Pajak yang memiliki kekayaan hingga miliaran rupiah. Negeri ini memang sudah terbelit mafia pajak.

Saat ini gerakan masyarakat menolak bayar pajak kian meluas di masyarakat. Mereka pun melakukan pengerahan massa lewat dunia maya. Mereka tak ingin pajak yang mereka bayarkan hanya menumpuk di kantong-kantong pegawai pajak. Sementara jalan-jalan masih banyak berlubang. Fasilitas umum kian memprihatinkan. Ketika menggunakan fasilitas umum seperti jalan tol, transportasi dan lain-lain, rakyat masih harus merogoh kocek lebih dalam.  Menkeu Sri Mulyani pun ketar-ketir. Target penerimaan pajak 1000 Trilyun ke depan seperti kembali mengawang. Rakyat Indonesia memang tidak bisa dikerjai. Karena mereka juga punya kegemaran mengerjai, apalagi kalau ditekan kemudian dikhianati. Disuruh bayar pajak ini itu, padahal uang pajaknya ditilep petugas pajak. Bisa-bisa muncul adagium baru Orang Bijak Bayar Pajak Tapi Lebih Bijak Tolak Pajak.

Yah begitulah negara Kapitalis yang memang harus dibangun dengan dana pajak. Padahal Indonesia kaya sumber daya alam, mineral dan keanekaragaman hayati. Indonesia potensial dengan jumlah penduduk yang besar. Negeri muslim terbesar tapi penguasanya takluk, tunduk dan pengikut  berat AS. Amerika membangun negaranya dengan pajak, Indonesia pun ikut-ikutan dengan aturan perpajakan.[]