PYB, belum lama ini para elite politik nasional disibukkan dengan perbincangan yang menggunakan istilah neoliberal. Kenyataannya tidak ada yang ingin disebut dirinya neoliberal. Terkesan bahwa istilah neoliberal itu adalah istilah yang negatif sehingga jangan sampai kita dikait-kaitkan dengan istilah ini. Barangkali istilah ini masih sangat asing bagi kita semua, tetapi kali ini Editorial Voice of Islam merasa penting mengangkatnya pada bulan ini. Setidaknya agar kita pun mengenal istilah “neoliberal”, seperti apa, dan mengapa tidak ada elite politik yang ingin disebut dirinya neoliberal. Semoga dengan perbincangan kali ini kita akan lebih mengenal istilah ini dan kalau memang negative, mari kita bersama menghindarinya. Simak lebih lanjut agar tidak menyesal kemudian, dalam rubrik kitai editorial bulan ini yang mengangkat tema: ADA APA DENGAN NEOLIBERAL. Kita akan membahasnya bersama Ustzh. Ir Lathifah Musa. Beliau adalah Pemimpin Redaksi Majalah Udara Voice Of Islam.
Tapi sebelumnya saya akan berpantun dulu:
Ekonomi global adalah ekonomi dunia
Negara Adidaya yang pasti akan mengendalikannya
Tapi tak ada lagi kemuliaan yang lebih mulia
Selain Islam agama yang tinggi dan tak ada lagi yang lebih tinggi darinya
Ustadzah, apa pentingnya mengangkat topik neoliberal? Masalahnya mayoritas kita kan rakyat kecil?
Sangat penting karena kita adalah seorang muslim yang juga terbebani kewajiban memperhatikan urusan rakyat. Rasulullah Saw bersabda: Man ashbaha walam yahtam bi amril muslimin fa laysa minhum: Barang siapa yang bangun di pagi hari namun tidak memikirkan urusan kaum muslimin, maka bukan termasuk golongan mereka (kaum muslimin):Saat ini, perekonomian sangat menentukan kehidupan sebuah bangsa. Apalagi dengan kondisi perekonomian, bisa ditentukan apakah masyarakat terjamin kebutuhan pokoknya atau tidak. Saat ini kehidupan yang sulit akan berpengaruh pada situasi politik. Ketergantungan suatu bangsa kepada bangsa lain akan berpengaruh pada kemandirian bangsa, dan ini berpengaruh pada kemampuannya bisa bangkit atau tidak. Sulit bagi sebuah bangsa untuk bangkit kalau ia tergantung kepada bangsa lain. Apalagi bangsa lain itu adalah bangsa yang hanya menghisap darahnya dan selalu mencegah kemandirian bangsa lain tumbuh. Di sinilah memang kita harus mengenal sistem ekonomi neoliberal yang menjadi alat utama bagi Negara –negara Kapitalisme untuk mengeksploitasi negara-negara lain.
Apa yang dimaksud dengan neo liberal dan apa ada hubungannya dengan ekonomi liberal?
Neoliberalisme yang juga dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal adalah definisi ulang dan kelanjutan dari liberalisme klasik yang dipengaruhi oleh teori perekonomian neoklasik. Sistem ini mengurangi atau menolak penghambatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam ekonomi dalam negeri karena akan mengarah pada penciptaan Ekonomi Biaya Tinggi yang kemudian akan berujung pada tindakan korupsi. Teorinya, paham neoliberal ini memfokuskan pada pasar bebas dan perdagangan bebas , merobohkan hambatan untuk perdagangan internasional dan investasi agar semua negara bisa mendapatkan keuntungan dari meningkatkan standar hidup masyarakat atau rakyat sebuah negara dan modernisasi melalui peningkatan efisiensi perdagangan dan mengalirnya investasi.
Kayaknya bagus banget teorinya, tapi maksudnya apa sih?
Maksudnya negara yang menerapkan neoliberal akan membuka pasar luar negeri dengan cara-cara politis, menggunakan tekanan ekonomi, diplomasi, atau bahkan intervensi militer (kalau perlu dengan perang dulu). Pembukaan pasar merujuk pada perdagangan bebas.
Neoliberalisme ini secara umum berkaitan dengan tekanan politik melalui berbagai kartel pengelolaan perdagangan seperti WTO dan Bank Dunia. Ini membuat wewenang pemerintahan berkurang sampai titik minimum. Neoliberalisme berusaha keras untuk menolak atau mengurangi kebijakan hak-hak pekerja/buruh seperti upah minimum, dan hak-hak daya tawar kolektif lainnya. Intinya faham ini memang untuk menguntungkan pihak negara-negara besar sebagai pemilik kapita terbesar (negara kapitalis)
Pemikir pemula paham ini namanya John Locke, filsuf abad 18. Dia mengatakan kaum liberal ini adalah orang-orang yg memiliki hak untuk ‘hidup, merdeka, dan sejahtera’. Orang-orang yang bebas bekerja, bebas mengambil kesempatan apapun, bebas mengambil keuntungan apapun, termasuk dalam kebebasan untuk ‘hancur’, bebas hidup tanpa tempat tinggal, bebas hidup tanpa pekerjaan.
Kapitalisme membanggakan dan mengagungkan kebebasan seperti ini. dan dalam perjalanannya, kapitalisme selalu menyesuaikan dan menjaga kebebasan tersebut. Misalnya masalah upah pekerja, menurut konsepsi kapitalis, semua keputusan pemerintah atau tuntutan publik adalah tidak relevan.
Dengan paham neoliberal ini ada sejumlah orang yang akan menang dan sejumlah orang yg akan kalah. Kemenangan dan kekalahan ini terjadi karena persaingan. Siapa yang kuat dia yang berkuasa. Siapa yang lemah dia akan habis atau tertindas.
Mengapa terkadang negara-negara adidaya yang menganut kapitalisme, juga akhirnya menerapkan upah minimum bagi buruh, jaminan sosial, perlindungan/proteksi perdagangan dalam negeri?
Pada satu titik penerapan ekonomi liberal akan berujung pada kehancuran. Kalau masyarakat hancur karena ada kesenjangan yang sangat tinggi antara rakyat dengan pemilik kapital, maka akhirnya negara juga akan hancur. Pemilik kapital sendiri juga akan hancur. Siapa yang akan dipekerjakan untuk industri? Siapa yang akan membeli produk-produk industri? Kalau rakyat habis, negara habis, para kapitalis juga akan habis. Ini kemudian yang membuat negara-negara kapalis mengambil solusi untuk menyelamatkan kapitalisme sendiri dari kehancuran. Akhirnya mereka melanggar aturan-aturan kebebasan itu sendiri. Istilahnya pelacuran ideologi. Tetapi ini juga dalam rangka mempertahankan ideologi. Dan masih masuk dalam prinsip kapitalisme itu sendiri yang menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kebebasan dan memang ide dasarnya muncul dari kompromi.
Mungkinkah ada istilah pro rakyat tapi juga tidak melepaskan diri dari teori-teori ekonomi liberal?
Asal ekonomi masih mengacu pada pasar bebas, privatisasi aset-aset dan aktivitas ekonomi, maka itu berarti neoliberal dan tidak akan pernah mungkin pro rakyat. Walaupun misalnya pelaku neoliberal ini sangat ingin pro rakyat. Tapi toh teori dan konsep ekonomi yang dijalankan tetap liberalisme. Dan persoalannya kebijakan-kebijakan selalu harus distandarisasi dengan konsep ekonomi bebas yang sudah pasti menguntungkan para kapitalis. Untuk Indonesia sendiri, sebenarnya negara dan rakyat hanyalah korban. Kalau ada ekonom yang mengacu pada teori neoliberal, pada dasarnya dia hanya akan menguntungkan negara adidaya kapitalis dan merugikan Indonesia. Sebagai contoh misalnya privatisasi aktivitas-aktivitas ekonomi, terlebih pada usaha-usaha industri yang dimiliki-dikelola pemerintah. Tadinya PN menjadi Perusahaan swasta asing. Tadinya BUMN kemudian dijual sahamnya ke asing. Pada era pemerintahan ini ada kementerian yang namanya pendayagunaan BUMN. Sebenarnya targetnya hanya bagaimana menjual aset negara kepada asing. Tugas menteri adalah mendata perusahaan-perusahaan negara yang prospektif/menguntungkan dan menawarkan kepada pemodal asing untuk membeli. Jadi sejak adanya kementerian ini, bisa dihitung saja berapa banyak perusahaan negara yang sudah dijual dan tidak lagi dikuasai oleh pemerintah. Memang alasannya adalah menyelamatkan dan mengembangkan perusahaan, tetapi kenyataannya yang terjual adalah perusahaan-perusahaan yang menguntungkan. Perusahaan yang tidak prospektif dan bangkrut tentu sulit.
Dan privatisasi ini tidak terjadi pada negara-negara kapitalis besar, tapi justru terjadi pada negara-negara Amerika Selatan dan negara-negara miskin berkembang lainnya, termasuk Indonesia. Privatisasi ini telah mengalahkan nasionalisasi yang diharapkan bisa berbasis kesejahteraan rakyat. Nasionalisasi yang menghambat aktivitas pengusaha harus dihapuskan. Ini konsep privatisasi. Makanya ada istilah kekayaan Indonesia tergadai oleh ulah ekonom-ekonom liberal yang mempengaruhi kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa.
Apakah berarti kita harus mencegah neoliberalisme ini dengan sosialisme yang berbasis kerakyatan?
Tentu tidak, bagi kaum muslimin, ada hukum tertinggi, aturan tertinggi. Kebencian kepada liberalisme atau neoliberalisme bukan berarti lantas lari ke sosialisme atau komunisme. Itu solusi yang sama-sama tidak kembali kepada keridhoan Allah SWT. Di dalam Islam kalau kita belajar lebih detil ada aturan-aturan berekonomi yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Islam, adalah representasi politik perekonomian dunia yang agung. Misalnya: larangan ekonomi ribawi, larangan penguasaan pribadi terhadap bahan-bahan tambang yang besar, larangan penipuan, suap menyuap, korupsi yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Dan masih banyak lagi, termasuk pengaturan sistem keuangan dan pengelolaan harta negara yang diatur dalam Kas Negara atau Baytul Mal. Saya menyakini kalau ekonom-ekonom muslim kita belajar lebih jauh tentang perekonomian Islam, insya Allah mereka akan terbuka bahwa pro rakyat itu adalah kembali kepada Islam, bukan memodifikasi teori ekonomi neoliberal. Wa man ahsanu minallaahi hukman liqoumin yuuqinuun[]