Penanaman Modal Asing dalam Pandangan Islam

Program: VOICE OF ISLAM | Narasumber: Ir. Umar Abdullah (Penulis buku “Kapitalisme; The Satanic Ideology”) | Tema: PENANAMAN MODAL ASING DALAM PANDANGAN ISLAM

Pengantar:

PyB, sering kita dengar bahwa untuk meningkatkan laju perekonomian masyarakat diperlukan masuknya modal asing. Bener nggak sih pernyataan ini? Lalu bagaimana pandangan Islam tntang Penanaman Modal Asing? Bagaimana Islam memberikan solusi soal pembiayaan pembangunan negara dan masyarakat? Oleh karena itu kali ini Voice of Islam mengangkat topik Penanaman Modal Asing dalam Pandangan Islam.

Ust. Bener nggak sih kalau laju perekonomian masyarakat bisa meningkat dengan masuknya modal asing?

Namun ada satu hal prinsip yang sering dilupakan. Yang namanya pemodal itu tidak akan memodali suatu usaha kalau usaha itu tidak menguntungkan. Jika perlu pihak manajemen pengelola ditekan dengan sedemikian rupa agar keuntungan bisa bertambah. Bagaimana jika bertambahnya keuntungan itu harus mengorbankan masyarakat pemakai produknya, bahkan mengorbankan karyawannya sendiri? Itu tidak jadi hitungan. Dalam dunia kapitalis, nilai-nilai moral, kemanusiaan, apalagi agama tidak dijadikan perhitungan, bahkan tidak boleh dilirik. Moral, kemanusiaan, dan agama hanya dipakai jika dirasa menguntungkan. Jika tidak menguntungkan, buang! Sebagai contoh, belum setengah tahun pihak asing menguasai PT Pelindo II –di mana 65 % arus ekspor impor Indonesia berjalan melalui PT Pelindo II– para pengguna angkutan laut sudah menjerit. Pasalnya, ada rencana kenaikan tarif angkutan laut sebesar 20 %. Padahal, biaya transportasi laut di Indonesia termasuk tinggi, yakni 10,6 % dari biaya perdagangan. Angka ini dua kali lebih mahal daripada rata-rata dunia, yang hanya 5,3 % dari total nilai perdagangan. Penyebab utamanya, karena 50 – 60 % biaya angkutan harus dibayarkan untuk jasa pelabuhan. Bayangkan, bila beban ini harus ditambah dengan kenaikan tarif angkutan laut sebesar 20 %! Jadi, pernyataan laju perekonomian masyarakat akan meningkat dengan masuknya modal asing itu dalam kenyataannya tidak demikian.

Berarti para pemodal asing itu meraup untung besar dong. Lalu kenapa, yang kita dengar arus investasi asing ke Indonesia menurun?

Saya juga heran. Menurut Koordinator Humas Jaringan Masyarakat Tambang (JATAM), Bu Siti Maemunah, pada tahun 2005, jumlah modal asing yang masuk ke dalam negeri mencapai USD 8,55 miliar yang dinvestasikan pada 785 proyek. Selama Januari hingga Oktober 2006, jumlah modal asing bertambah USD 4,48 miliar yang dinvestasikan pada 770 proyek. Anehnya kondisi ini selalu disampaikan kepada publik sebagai pertumbuhan investasi yang terus merosot. Bahkan untuk menggalang investasi, setidaknya telah 34 kali kunjungan keluar negeri pejabat pemerintahan di tahun 2006. Segala upaya dilakukan untuk mengundang pemodal asing sebanyak-banyaknya dan melayani mereka bak majikan. Berbagai keistimewaan disediakan. Mulai kemudahan berbagai bentuk pajak, pembebasan lahan, bebas memindahkan modalnya kapan dan di manapun, hingga bebas nasionalisasi. Sementara bahaya dominasi asing, ribuan konflik lahan, perusakan lingkungan dan pemiskinan selama ini, tidak menjadi pertimbangan utama. Nampaknya ada kekuatan besar yang punya kepentingan di belakang semua ini. Saya melihat World Bank atau Bank Dunia paling getol mendorong masuknya investasi-investasi Asing. Dan di belakang Bank Dunia adalah Amerika Serikat.

Berarti Indonesia, rakyat dan penguasanya hanya sebagai sapi perahan dan pesuruh. Bumi Indonesia dikeruk, dirusak dan setelah itu ditinggal pergi. Begitu ustadz?

Ya, persis. Dalam hal upah pekerja saja. Dengan alasan profesionalisme, kita sering mendengar, gaji 3 orang tenaga ahli asing dapat membayar seluruh gaji buruh pabrik. Padahal sering terjadi kemampuan tenaga asing tidak lebih baik dibanding tenaga Indonesia.

Belum lagi urusan utang yang sering ngemplang. Setelah modalnya kembali, investor asing biasanya mengajukan kredit pada perbankan lokal untuk melanjutkan proses produksinya. Setelah memperoleh kredit modal cukup besar dari lembaga perbankan lokal, mulailah pengusaha yang bersangkutan berulah. Dengan enteng mereka akan kabur tanpa memikirkan efek yang akan ditinggalkan. Mereka seenaknya mengemplang kredit bank lokal dan hak normatif buruh. Sudah banyak contoh, kasus PT. Sony, PT. Aiwa, PT. Great River, PT. Dong Joe Indonesia, PT. Spotec hanya sebagian kecil yang terangkat. Korban berjatuhan terutama masyarakat sebagai pelaku mikro.

Belum lagi kerugian yang menimpa masyarakat dan lingkungan di kawasan di mana penanaman modal beroperasi. Sejumlah perusahaan yang dimodali asing telah membuat masyarakat sekitar justru resah. Sebut saja, Exxon Mobil di NAD, Laverton Gold di Sumatera Selatan, Chevron, Rio Tinto dan KPC di Kalimantan timur, Arutmin di Kalimantan Selatan, Aurora Gold di Kalimantan Tengah, PT INCO di Sulawesi Selatan, Expan Tomori di Sulawesi tengah, dan Antam Pomalaa di Sulawesi Tenggara. Demikian juga Newmont di Sulawesi Utara dan Sumbawa, PT Arumbai di Nusa Tenggara Timur, juga Newcrest, PT Anggai dan PT Elka Asta Media di Maluku utara, Pertamina di Babelan Bekasi, Lapindo di Sidoarjo hingga Freeport dan Beyond Petroleum (BP) Tangguh di Papua.

Melihat berbagai dampak negatifnya, kenapa kita masih mengharapkan modal asing ikut mendanai pembangunan di Indonesia?

Yang pertama dan utama, kita tidak mau menimbang segala persoalan yang kita hadapi dengan tuntunan dari Pencipta kita yang telah memberi kita rizki dan akan menjamin rizki kita hingga ajal menjemput kita. Yang kedua, kita masih memiliki mental bangsa terjajah, tidak percaya diri dengan kemampuan anak negeri sendiri akhirnya kita pun dimainkan oleh para kapitalis penjajah yang memang sangat serakah. Yang ketiga, kita masih menjadi bangsa pemalas, yang tidak mau kerja keras mengolah dan mengelola SDM dan SDA kita dari nol, dan maunya hanya jadi pengemis yang berharap dari pajak para pemodal asing sangat pelit itu. Ringkasnya, persoalan di cara berpikir kita sendiri. Kalau negara lain ingin melemahkan dan menghancurkan Indonesia, itu memang sudah menjadi strategi negara-negara yang sedang menguasai dunia, seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Jepang dan Cina. Sementara bagi kita, apakah kita akan tetap menjadi sapi perahan atau bangkit menjadi bangsa yang mandiri, menjadi bangsa yang adidaya dan selanjutnya memimpin dunia. Kalau kita lihat sejarah perjalanan bangsa ini, kita pernah menjadi negara adidaya pada abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-17 ketika kita menerapkan Islam sebagai Ideologi bangsa ini dan menjadi bagian dari Khilafah Islam yang saat itu berpusat di Istambul, Turki.

Ust. Umar, lalu bagaimana pandangan Islam terhadap Penanaman Modal Asing ini?

Yang jelas, penanaman modal asing cepat atau lambat akan menjadi jalan bagi para Kapitalis, baik perusahaan maupun negara, untuk mendominasi perekonomian Indonesia yang berujung pada penjajahan ekonomi. Dalam investasi sektor minyak dan gas bumi misalnya, menurut BKPM modal asing semakin dominan dibanding seluruh investasi dalam negeri. Sebanyak 85,4 persen dari 137 konsesi pengelolaan lapangan minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia dimiliki oleh perusahaan multinasional (asing). Dengan keluarnya satanic laws, semacam UU Sumber Daya Air, UU Migas, UU Ketenagalistrikan hingga privatisasi BUMN, SDA dan bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak semakin mudah dikuasai oleh para kapitalis asing, seperti dari Singapura, Inggris, Jepang, Australia, Belanda, Korea selatan, Taiwan, Kanada, Amerika Serikat, dan Jerman. Akhirnya kita punya kekayaan alam yang melimpah tapi nggak bisa merasakan berkahnya. Nah, Islam mencegah terjadinya keadaan ini dengan cara mencegah terbukanya celah ke arah itu. Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisaa` [4] ayat 141:

”… wa lan yaj’alallaahu lil kaafiriina ’alal mu`miniina sabiilan.”

”…Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-rang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”

Jadi, Islam mengharamkan Penanaman Modal Asing, apalagi penanaman modal asing ini tidak hanya menjadi jalan untuk melakukan penjajahan ekonomi terhadap Indonesia, tetapi juga track recordnya yang mudah merusak lingkungan dan mudah ngemplang utang. Jadi semakin haram.

Lalu untuk membiayai proyek-proyek pembangunan modalnya dari mana ustadz?

1. Yang jelas tidak boleh dari utang luar negeri yang berbahaya dan ribawi. Yang dibolehkan adalah dari utang (qardh) yang tidak berbahaya dan tanpa riba. Itupun hanya pada kepentingan-kepentingan yang mendesak (emergency) saja, pemerintah boleh berutang. Kriteria mendesak adalah tidak dapat ditunda dan dikhawatirkan akan muncul kerusakan atau kehancuran/ bahaya jika ditunda. Misalnya akan terjadi kematian, kelaparan, wabah penyakit, cacat, dan sebagainya. Untuk kepentingan-kepentingan yang mendesak ini pemerintah boleh berutang untuk kepentingan tersebut, lalu memungut pajak dari rakyat untuk melunasi utang itu. Contohnya, ketika terjadi gempa bumi dahsyat sehingga rakyat kehilangan rumah dan tidak punya sama sekali makanan atau pakaian. Adapun untuk kepentingan-kepentingan yang tidak mendesak, pemerintah tidak boleh berutang untuk kepentingan tersebut dan selanjutnya juga tidak boleh pula memungut pajak. Dalam kondisi ini pemerintah harus menunggu hingga tersedianya dana untuk membiayai kepentingan tersebut. Contohnya adalah pembangunan jalan alternatif, saluran air tambahan, atau sekolah, rumah sakit, dan mall tambahan, atau gedung pertunjukan, stadion olah raga, dan sebagainya yang jika tidak ada tidak akan menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Sehingga dapat dicegah penghambur-hamburan dana untuk proyek yang non-produktif dan tidak strategis.

2. Dibolehkan juga impor barang modal secara kredit.

3. Dan yang lebih penting adalah optimalisasi pendapatan negara (Baitul Mal), khususnya Pos Kepemilikan Umum, yang meliputi minyak dan gas, listrik, tambang-tambang, sungai dan laut, hutan dan padang, dan tanah hima (tanah yang pendapatannya dikhususkan untuk keperluan tertentu). Pos ini harus kita kerjakan sendiri dengan modal sendiri. Kalau dalam persoalan teknologi kita belum mampu, maka dibolehkan kita memakai tenaga asing. Tetapi sebagai pekerja bukan pemodal. Untuk modal, jika kas negara sedang sedikit bisa kita tawarkan ke rakyat Indonesia untuk memodalinya.  Pasti banyak yang berminat. Menurut gubernur BI ada sekitar Rp 210 triliun dana masyarakat yang idle di BI yang semestinya bisa dimanfaatkan untuk investasi. Coba bandingkan dengan investasi asing yang senilai hanya Rp 130 trilyun. Jadi sebenarnya kita itu bisa mandiri berdikari berdiri di atas kaki sendiri, nggak perlu investasi asing. Kalo kita mau![]

You may also like...